Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/ 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 874 - 6 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN …
Sep 25, 2017 · Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_ 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan … NOMOR 85 /PMK.03/2019 TENTANG DAN PENYETORAN … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah 28. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03 Tahun 2008 (2008) portal terkait: (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014) Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara. New Regulation No. 240/PMK.03/2014 - Deloitte
New Regulation No. 240/PMK.03/2014 - Deloitte New Regulation No. 240/PMK.03/2014 The Indonesian Ministry of Finance issued a new regulation No.240/PMK.03/2014 (“PMK-240”) on 22 December 2014, which provides new updates to the existing regulations in relation to the implementation of the Mutual Agreement Procedure (“MAP”). The new regulation is effective from 22 December 2014. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … NOMOR 53 TAHUN 2014. TENTANG. PELAYANAN KESEHATAN NEONATAL ESENSIAL. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa . untuk menurunkan angka kematian neonatal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak perlu ditetapkan MEMAHAMI PMK No 3 Tahun 2020 tentang Izin dan … MEMAHAMI Perbedaan Permenkes No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Perbandingan dengan Permenkes No 30 Tahun 2019) Dr. dr. Beni Satria, S.Ked., M.Kes., S.H., M.HKes1 Lahirnya PMK No 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan PERATURAN MENTERI NOMOR 178/PMK.04/2019
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 69 TAHUN 2014 . TENTANG. KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (29 3) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … 28 TAHUN 2017 . TENTANG . IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara ; Mengingat: 1.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pang(Lembaran Negara an Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,Tambahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat; 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun …
